Program Nusantara Sehat dan Indonesia Sehat Apa Bedanya?

Program Nusantara Sehat yang diluncurkan Kementerian Kesehatan pada 25 Maret dipertanyakan anggota Komisi IX Fraksi Nasdem, Irma Chaniago. Dia ingin fungsi dan tugas sebuah program jelas.

“Apa perbedaan antara program Nusantara Sehat dengan Indonesia Sehat? Terlalu banyak nama program tentu fungsi dan tugas serta pekerjaannya juga harus jelas satu sama lain,” katanya saat rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Target unit capaian program Nusantara Sehat yang diarahkan pada Puskesmas, juga menjadi perhatian Irma. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumatra Selatan II itu menyatakan masyarakat di daerah kurang meminati berobat ke puskesmas. Selain karena lokasinya, juga soal tenaga kesehatan, fasilitas alat kesehatan, dan obat-obatan yang tidak lengkap.

“Masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit dan mereka ke puskesmas hanya meminta rujukan,” jelasnya.

Belum jelasnya program Nusantara Sehat ini Irma kaitkan dengan permintaan pemerintah untuk menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Fraksi NasDem tidak setuju kenaikan tarif jika manajemen, data, dan standar layanan belum diperbaiki.”

Ia mengaitkan hal ini juga dengan sistem pembiayaan oleh BPJS dengan sistem biaya kapitasi 144 diagnosa yang dibiayai BPJS lewat puskesmas. Irma khawatir jika belum ada pembenahan pembiayaan, akan memunculkan masalah yang berlarut-larut.

Terdapatnya perbedaan dasar penghitungan angka kemiskinan antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pusat Statistik juga harus diklarifikasi. Ia menyoroti soal jumlah penduduk yang sebenarnya paling berhak menerima bantuan.

Lebih jauh Irma menyoroti rencana penganggaran pembangunan Rumah Sakit Regional sebesar Rp1,5 triliun oleh Kemenkes. “Hal ini memang dibutuhkan, namun di daerah lebih banyak lagi rumah sakit tipe C dengan fasilitas yang sangat kurang memadai. Mengapa tidak lebih dulu memperbaiki rumah sakit tipe  C dan B? “ tanya Irma.

Irma mengingatkan bahwa ada target pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan 10 persen anggaran kesehatan pada APBN. Namun demikian, Ia juga mengingatkan bahwa hingga APBN-P 2015 yang diketuk palu Februari lalu, baru lima persen anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan, sedikit meningkat dari APBN era presiden sebelumya yang 3,5 persen.

Dikaitkan dengan program-program yang diajukan Kemenkes, Irma menekankan pentingnya pencapaian prestasi kerja atas program yang telah ada dan perbaikan program agar terfokus. Ia juga menekankan soal alokasi anggaran yang semestinya diperbesar adalah anggaran untuk pelayanan masyarakat, bukan anggaran lainnya seperti seminar atau pelatihan.

Ia dengan tegas meminta apa yang disampaikan Komisi IX dijadikan pijakan Kemenkes untuk menjalankan program. “Kami punya komitmen pada pemerintah dan bangsa ini untuk menyokong program Kemenkes, sepanjang apa yang disampaikan menjadi dasar pijakan ke depan untuk program perbaikan. Jadi tidak usah dulu bikin program yang lain,”  pungkasnya.

TRK

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/02/380381/program-nusantara-sehat-dipertanyakan